mchec.org – Calon presiden dengan nomor urut satu, Anies Baswedan, menyatakan penghargaannya terhadap sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah menunjukkan kesediaan untuk mengambil peran sebagai oposisi dalam pemerintahan Indonesia untuk periode 2024-2029. Hal ini disampaikan di tengah proses penghitungan cepat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang menunjukkan keunggulan dirinya atas Prabowo Subianto.
“Bagus. Sikap seperti itu patut dihargai, dan kita semua menanti hasil akhir penghitungan yang akan menentukan,” ujar Anies di area Masjid Al-Azhar, Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari.
Anies menambahkan bahwa pentingnya menerima hasil pemilihan umum dengan positif oleh semua kalangan apabila prosesnya dilaksanakan secara transparan dan adil. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar.
Dia juga mengajak kepada siapa saja yang menemukan ketidaksesuaian selama pemilu untuk segera melapor ke tim hukum dari pasangan calon yang bersangkutan.
“Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, segera laporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dengan begitu, tindakan yang tepat sesuai dengan permasalahan tersebut dapat diambil,” tutur Anies.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan kesiapan partainya untuk menjadi bagian dari kelompok oposisi pemerintah pada periode yang akan datang.
Pernyataan ini muncul seiring dengan hasil penghitungan cepat yang menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki pengalaman yang luas dalam berperan sebagai oposisi, seperti yang terjadi setelah pemilihan umum tahun 2004 dan 2009. Menurutnya, peran partai politik sebagai oposisi sangat penting untuk menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan.
“Ketika PDIP berada di luar pemerintahan di tahun 2004 dan 2009, kami diberikan apresiasi karena kontribusi kami dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas sebagai oposisi merupakan tugas yang patriotik dalam pembelaan kepentingan rakyat,” ungkap Hasto dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Kamis, tanggal 15 Februari.