mchec.org – Presiden Indonesia, Joko Widodo, menanggapi usulan Ganjar Pranowo, kandidat presiden dengan nomor urut tiga, mengenai penggunaan hak angket oleh DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2024. Jokowi menyampaikan pandangannya secara singkat, mengakui usulan tersebut sebagai bagian integral dari proses demokratis.
“Ya itu hak demokrasi,” ucap Jokowi dalam pernyataannya saat menghadiri puncak perayaan Hari Pers Nasional tahun 2024 yang berlangsung di Ancol, Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari.
Dalam konteks yang lebih luas, Jokowi telah mengomentari isu tentang kecurangan dalam pemilu sebelumnya. Dia menginstruksikan kepada masyarakat yang menemukan bukti kecurangan untuk melaporkannya kepada otoritas yang relevan. Presiden menegaskan bahwa prosedur dan regulasi terkait pemilu telah diatur dengan jelas dalam undang-undang, dan ada lembaga yang ditunjuk untuk menangani klaim tersebut.
“Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK,” tegas Jokowi di JI Expo, Jakarta, pada Kamis, 15 Februari.
Sementara itu, Ganjar Pranowo telah mengajukan inisiatif untuk DPR guna memanfaatkan hak angket sebagai sarana investigasi atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar juga mengajak partai-partai pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang berlomba dengan nomor urut 01, untuk mendukung usulan tersebut.
Hak angket adalah sebuah mekanisme yang dapat diterapkan apabila mendapat dukungan dari setidaknya 50 persen anggota DPR RI. Namun, koalisi partai yang mendukung pasangan Ganjar belum memenuhi jumlah minimum untuk mengaktifkan hak angket.
Oleh karena itu, Ganjar menyatakan, “Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” dalam upayanya untuk menggalang dukungan yang dibutuhkan, sebagaimana diutarakan pada hari Senin, tanggal 19 Februari.