mchec.org – Calon Wakil Presiden dengan nomor urut tiga, Mahfud MD, mengemukakan pandangannya bahwa tidak sesuai jika anggaran untuk inisiatif makan siang gratis diintegrasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2025. Alasannya adalah karena RAPBN 2025 dirancang berlandaskan program dari pemerintahan saat ini di bawah Presiden Joko Widodo, sementara rencana makan siang gratis merupakan bagian dari proposal yang diajukan oleh calon pemerintahan baru, sekiranya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih. “Anggaran untuk tahun 2025? Seharusnya tidak cocok, mengingat anggaran tersebut akan ditetapkan oleh pemerintah yang ada saat ini, sementara program makan siang gratis diusulkan oleh pemerintahan yang akan datang,” terang Mahfud saat berada di Bentara Budaya Jakarta, pada hari Senin, 26 Februari 2024.
Mahfud menyampaikan bahwa seharusnya program dari pemerintahan yang akan datang termasuk dalam APBN Perubahan 2025 yang akan dibahas pada Juni 2025. Namun, ia menekankan bahwa ini bukanlah suatu permasalahan yang perlu diperdebatkan secara intensif. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu juga tidak memberikan komentar langsung ketika ditanya apakah tindakan pemerintah ini melanggar regulasi. “Tidak masalah, mungkin itu bisa dianggap sebagai kontribusi ide. Namun, jika berbicara tentang prosedur, ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintahan yang akan datang,” imbuh Mahfud.
Dia juga tidak mempermasalahkan jika pemerintahan Jokowi membicarakan program tersebut meskipun pasangan Prabowo-Gibran belum resmi diumumkan sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden. “Tidak ada masalah, mungkin itu bentuk antisipasi. Jika nantinya mereka yang terpilih, program ini akan dilaksanakan, bisa jadi itu alasan mereka. Dan jika tidak, mungkin ada program lain yang akan dijalankan. Bagi saya, ini bukanlah suatu hal yang perlu diprotes,” kata Mahfud. Sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah telah mulai membahas dan mengintegrasikan program-program baru dari calon presiden terpilih ke dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN untuk tahun 2025.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyebutkan bahwa salah satu kebijakan unggulan yang sedang dihitung adalah program makan siang gratis yang diusung oleh duo Prabowo-Gibran. “Memang penting untuk menginkorporasikan program unggulan dari presiden yang terpilih. Ini tentu dipertimbangkan, dan Bappenas sedang dalam proses penyusunan,” ucap Suharso setelah menghadiri Rapat Kabinet Paripurna di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari yang sama.
Suharso mengungkapkan, pembicaraan tentang program-program unggulan sangat penting untuk memastikan kontinuitas pemerintahan setelah era Presiden Joko Widodo berakhir. Meski demikian, penyusunan RKP dan RAPBN saat ini masih pada tahapan awal. Dokumen yang lebih detail akan dihasilkan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil resmi dari pemilihan presiden 2024. “Rencana Kerja Pemerintah yang detail akan dirancang setelah adanya pengumuman resmi dari KPU mengenai siapa presiden terpilih. Namun persiapan awal sudah dijalankan,” ujar Suharso. “Ini dilakukan untuk memastikan bahwa transisi dan kelanjutan pembangunan dapat berjalan lancar setelah presiden baru dilantik, dengan RAPBN yang sudah memuat program-program khas dari presiden yang baru,” tambahnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa proses perencanaan untuk RKP dan RAPBN masih akan berlanjut selama tiga bulan mendatang. Dalam bulan berikutnya, pemerintah akan mengutamakan penentuan batasan indikatif untuk pendapatan dan pengeluaran negara serta mengalokasikan untuk setiap program prioritas, yang akan disinkronkan dengan pengumuman presiden yang baru oleh KPU berdasarkan perhitungan manual.