mchec.org – Pemerintah Kolombia telah menyatakan kritik terhadap apa yang mereka sebut sebagai tindakan genosida oleh Israel terhadap penduduk Palestina. Dalam respons terhadap konflik berkelanjutan, Kolombia berjanji untuk menyediakan bantuan kemanusiaan khususnya bagi anak-anak Palestina yang terdampak perang.
Pernyataan Dukungan Kemanusiaan:
Wakil Menteri Multilateral Kolombia, Elizabeth Taylor Jay, mengumumkan komitmen ini dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh AFP pada Jumat (14/6/2024). “Kami telah mengambil keputusan untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada anak-anak Palestina yang akan melakukan perjalanan bersama keluarga mereka ke Kolombia untuk rehabilitasi,” ujar Jay saat berada di Stockholm dalam kunjungan kenegaraan bersama Presiden Kolombia, Gustavo Petro.
Detail Logistik dan Pelaksanaan:
Sementara itu, belum ada informasi rinci mengenai berapa banyak anak Palestina yang akan diterima oleh Kolombia atau mekanisme pemindahan mereka dari daerah konflik di Gaza.
Konteks Konflik Gaza:
Konflik ini terescalasi setelah serangan yang dilancarkan oleh Hamas pada 7 Oktober terhadap wilayah selatan Israel, yang menurut laporan AFP berdasarkan data resmi Israel, menyebabkan kematian 1.194 orang, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Selain itu, Hamas juga menyandera 251 orang, dengan 116 dari mereka masih berada di Gaza. Balasan dari Israel telah mengakibatkan sedikitnya 37.232 kematian di Gaza, dengan mayoritas korban adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan Gaza.
Tindakan Politik Kolombia:
Sebagai respons terhadap aksi militer Israel, Presiden Kolombia Gustavo Petro telah secara terbuka mengkritik kekerasan tersebut dan baru-baru ini Kolombia menghentikan ekspor batu bara ke Israel. Langkah ini menunjukkan solidaritas Kolombia terhadap rakyak Palestina dan menegaskan posisi negara tersebut dalam menanggapi konflik internasional.
Komitmen Kolombia untuk membantu anak-anak Palestina ini menandai langkah penting dalam diplomasi kemanusiaan dan menunjukkan kepedulian negara tersebut terhadap isu hak asasi manusia dan perlindungan anak dalam konflik bersenjata.