mchec.org – James Marape, Perdana Menteri Papua Nugini, memberikan label ‘terorisme domestik’ kepada serangkaian pembunuhan massal yang terjadi di dataran tinggi negara tersebut. Marape menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih ketat dalam menanggapi peningkatan pelanggaran hukum di Papua Nugini. Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh AFP pada hari Selasa, 20 Februari 2024, Marape mengungkapkan kepada parlemen bahwa insiden kekerasan antarsuku yang terjadi di dekat desa Wapenamanda, yang menimbulkan banyak korban jiwa, adalah pemicu bagi serangkaian perubahan kebijakan yang ditujukan untuk memerangi aksi-aksi teror dalam negeri.
Marape menggarisbawahi bahwa masalah utama yang dihadapi negara itu adalah ketidaktaatan terhadap aturan hukum, dan menambahkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berarti tanpa keamanan. Insiden terbaru ini telah mengakibatkan kematian yang diperkirakan antara 49 sampai 64 orang, dengan kemungkinan angka korban bertambah seiring penemuan lebih banyak korban di hutan setempat.
Konflik antarsuku yang sudah berlangsung lama di daerah itu seringkali menimbulkan serangan balasan dan menyulut kekerasan baru. Marape mengajak masyarakat untuk tidak bertindak balas dengan cara-cara yang melanggar hukum, dan meminta mereka untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
Pemerintah sebelumnya sering kali mengeluarkan seruan serupa yang tidak diindahkan. Dalam menghadapi tekanan akibat kerusuhan yang terjadi di berbagai kota besar di Papua Nugini, Marape menyatakan bahwa rancangan undang-undang anti-terorisme baru akan segera dibawa ke parlemen. Rancangan undang-undang ini akan menyasar pada pembiayaan terorisme dan provokasi, serta memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada kepolisian untuk melakukan pengawasan dan menetapkan ‘zona kepolisian khusus’ di dataran tinggi.
Marape juga menanggapi seruan dari pihak oposisi untuk memberhentikan komisioner kepolisian dengan menolaknya. Beliau menyampaikan bahwa seringnya perubahan komisioner kepolisian telah menghambat stabilitas dan menegaskan pentingnya konsistensi dalam kepemimpinan kepolisian.