mchec.org – Berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tanggal 14 Februari pukul 17.22 WIB, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memimpin dengan perolehan 58,73 persen suara dari 77,90 persen suara yang telah dihitung.
Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mendapat 25,31 persen suara, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mendapat 15,95 persen suara.
Keunggulan Prabowo dan Gibran juga tercatat dalam hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei lainnya, seperti Charta Politika yang mencatat 57,72 persen dari 78,05 persen suara yang telah dihitung, dan LSI yang mencatat 57,26 persen dari 70,6 persen suara yang telah masuk.
Ian Wilson, seorang analis politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, telah memberikan proyeksi terhadap pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, jika terpilih sebagai presiden dalam Pemilu 2024. Dalam sebuah opini yang berjudul “An election to end all elections?” yang diterbitkan di situs Fulcrum, yang terafiliasi dengan ISEAS – Yusof Ishak Institute, Wilson mengungkapkan bahwa di bawah Prabowo, mungkin akan ada pengurangan peran oposisi dalam pemerintahan, yang dikemas dalam retorika nasionalis yang menekankan pada persatuan nasional.
Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran, terdiri dari partai-partai politik seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PAN, PBB, dan Partai Gelora. Wilson menekankan bahwa langkah tersebut bisa jadi strategi untuk meredam oposisi di parlemen dan mengurangi munculnya kekuatan-kekuatan baru yang bersaing di panggung politik.
Strategi ini tidak secara eksplisit ditunjukkan, melainkan melalui pembentukan koalisi dan negosiasi antara elite politik. Dalam skenario ini, Wilson menilai bahwa proses demokratik seperti pemilihan umum mungkin masih berlangsung, tetapi cakupannya mungkin lebih terbatas dan potensi untuk menciptakan perubahan signifikan menjadi lebih kecil.
Ian Wilson memproyeksikan bahwa ada kemungkinan pemilihan langsung akan dihilangkan, terutama dalam konteks diskusi seputar sistem proporsional tertutup yang sempat ramai pada Mei 2023. Diskusi ini dipicu oleh spekulasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mungkin akan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup untuk pemilihan kepala daerah.
Namun, ide tersebut menemui penolakan dari berbagai pihak, termasuk delapan fraksi partai politik di DPR, dengan hanya PDIP yang tidak menyatakan penolakan. Sistem proporsional tertutup adalah metode pemilihan yang mengizinkan pemilih untuk memilih partai, tapi tidak memungkinkan mereka memilih perwakilan rakyat secara individu.
Mengenai partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo, Wilson menyebutkan bahwa partai tersebut menentang reformasi yang menuju pada liberalisasi demokrasi. Dikatakan bahwa Gerindra lebih memilih kembali ke UUD 1945 dalam bentuk aslinya. Sebuah jurnal di situs Cambridge.org menjelaskan bahwa UUD 1945 awalnya dibentuk oleh sejumlah kecil elite di bawah pengaruh pendudukan Jepang pada tahun 1945.
Wilson mengindikasikan bahwa kembalinya ke UUD 1945 asli berarti pembatalan atas amandemen konstitusi yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut mencakup dukungan terhadap pemilu yang lebih demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimum dua periode lima tahun.
Dia juga menyatakan bahwa jika Prabowo mampu mempertahankan popularitasnya seperti Presiden Jokowi, ada kemungkinan dia akan berani mengambil langkah-langkah otoriter dan mendorong pembatalan amandemen konstitusi pasca-1999, yang mungkin berujung pada penghapusan pemilihan langsung.