mchec.org – Kesehatan petugas yang terlibat dalam pemungutan suara baru-baru ini di Jakarta telah menjadi perhatian setelah Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa 13 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sedang dirawat di rumah sakit akibat masalah kesehatan. Ani Ruspitawati, kepala dinas tersebut, menyatakan di Jakarta pada hari Sabtu (17/2) bahwa ada juga empat petugas non-KPPS yang menjalani perawatan.
Menurut Ani, kondisi kesehatan yang paling umum di antara petugas adalah penyakit yang sudah ada sebelumnya, seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta kondisi lebih ringan seperti batuk, flu, masalah pencernaan, dan sakit kepala.
Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes adalah penyakit yang paling sering dialami oleh petugas KPPS, menunjukkan tren serupa.
Ani menyebutkan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari pendataan yang dilakukan oleh Dinkes terhadap pasien dari kalangan petugas KPPS dan non-KPPS, yang mencakup anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), saksi, petugas dan masyarakat umum.
Data ini dikumpulkan melalui sistem yang terintegrasi dengan Aplikasi Data Fasyankes Online/DFO dari Kementerian Kesehatan, seperti dilansir oleh Antara.
Dinkes DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk menjamin kesehatan petugas KPPS dengan menyediakan layanan kesehatan terintegrasi, termasuk bagi penyelenggara Pemilu 2024.
“Kami telah menetapkan beberapa inisiatif kesehatan untuk anggota KPPS, mulai dari proses seleksi anggota dengan melakukan skrining kesehatan untuk 137.355 kandidat,” ucap Ani.
Di Sulawesi Selatan, Bawaslu mencatat ada 153 pengawas pemilu yang mengalami gangguan kesehatan sejak hari pemilihan pada 14 Februari, dengan satu kasus yang mengakibatkan kematian.
Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulsel, menyampaikan pada hari yang sama, “Sampai saat ini ada 153 pengawas yang dinyatakan mengalami gangguan kesehatan sejak tugas mereka dimulai pada 14 Februari.”
Dia juga menyebutkan bahwa seorang pengawas desa di Kabupaten Bone telah meninggal dunia selama menjalankan tugasnya.
“Hari ini kami mendapatkan informasi bahwa satu orang lagi meninggal dunia, seorang pengawas di desa yang berada di bawah Bawaslu Kabupaten Bone,” tuturnya.
Firman, anggota PKD yang meninggal, dirawat di ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Bone.
“Dia sudah dirawat sebelum hari pemilihan dan pada tanggal 14 sempat menjalani prosedur dialisis. Proses dialisis itu dilakukan beberapa kali,” jelas Dedy Astaman, Humas RSUD Teriawaru Bone.
Dedy menegaskan bahwa kematian anggota PKD tersebut bukan disebabkan oleh kelelahan, namun karena kondisi kesehatannya yang sudah tidak baik saat bertugas.