Mchec

mchec.org – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum partainya, belum memberikan persetujuan terhadap langkah beberapa menteri dari partainya untuk meninggalkan posisi mereka di kabinet Presiden Joko Widodo. Analis politik melihat ini sebagai tanda bahwa PDIP masih ingin mempertahankan posisi mereka di pemerintahan, yang bertentangan dengan ekspektasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Devi Darmawan, seorang analis politik dari Lembaga Riset dan Inovasi Nasional, berpendapat bahwa tindakan Megawati ini didorong oleh keinginan PDIP untuk mempertahankan pengaruh mereka.

“Sudut pandang saya adalah bahwa pemimpin dan partai masih memiliki keinginan untuk terus mengambil bagian dalam pemerintahan, untuk melakukan fungsi pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Ini bisa jadi akan mempersulit posisi Mahfud MD dalam kegiatan kampanye,” ungkap Devi.

Menurut Devi, keputusan Mahfud MD untuk meninggalkan pemerintahan adalah langkah yang tepat dan bisa meningkatkan popularitasnya.

Pada tanggal 23 Januari, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Megawati menolak permintaan dari beberapa anggota partainya yang berperan sebagai menteri untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

“Beberapa menteri dari PDIP meminta petunjuk dari Ibu Mega mengenai kondisi politik saat ini, namun Ibu Mega tetap pada kebijakan bahwa prioritas utama adalah kepentingan rakyat, negara, dan bangsa,” kata Hasto kepada media, sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.com.

Hasto menambahkan bahwa para menteri siap untuk mundur jika situasi politik menuntutnya, khususnya menyusul penunjukan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

“Bahkan ada yang berkata bahwa kami siap untuk pergi, namun bagi Ibu [Megawati], stabilitas pemerintahan adalah hal yang sangat penting,” jelas Hasto.

Ia juga menyebut adanya kemungkinan pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi politik yang tidak stabil ini.

Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Mahfud MD sedang menimbang waktu yang tepat untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan mempertimbangkan dinamika politik saat ini.

“Kami sedang memantau perkembangan politik yang akan datang. Jika kondisi politik semakin tidak kondusif, tentunya Prof Mahfud, bersama dengan Pak Ganjar, di saat yang tepat bisa membuat keputusan yang tegas,” ucap Hasto.

Sebelumnya, Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, telah menyatakan keinginannya untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

“Saya sudah berpikir untuk mengundurkan diri sejak awal debat pertama,” kata Mahfud dalam suatu acara di Semarang, Jawa Tengah, yang dilaporkan oleh Kompas.com pada malam Selasa, 23 Januari.

Mahfud menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari keinginannya untuk mengundurkan diri adalah agar dia bisa lebih bebas dalam membuka informasi dan memberikan kritik terhadap pemerintah.

Presiden Jokowi, dalam tanggapannya, menunjukkan penghargaan atas keputusan Mahfud untuk mengundurkan diri.

“Itu adalah hak individu, dan saya sangat menghargai keputusan tersebut,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Rabu, 24 Januari.

Menurut analisis dari Devi Darmawan, seorang pengamat politik di BRIN, pandangan Megawati terhadap potensi pengunduran diri Mahfud MD dari kabinet Presiden Jokowi mungkin didasari oleh kekhawatiran akan adanya “efek domino” yang dapat mendorong mundurnya lebih banyak menteri.

Dia juga menekankan bahwa pertimbangan Megawati tidak hanya berfokus pada kepentingan negara tetapi juga memperhitungkan dampak yang mungkin timbul terhadap prospek politik partai PDIP di masa depan.

Deviasi menilai bahwa keputusan dan strategi politik adalah hak prerogatif ketua umum partai politik. Dia percaya bahwa PDIP telah melakukan perhitungan strategis untuk kepentingan jangka pendek, yang berkaitan dengan keberhasilan elektoral partai, dan jangka panjang, yang berhubungan dengan kesehatan demokrasi Indonesia, terkait dengan situasi saat ini di mana Mahfud MD mempertimbangkan pengunduran diri dari pemerintahan yang ada. Devi menyampaikan pandangannya dalam sebuah wawancara dengan BBC News Indonesia pada tanggal 25 Januari.

Menurut analisis Devi dari BRIN, Megawati tampaknya berkeinginan untuk menjaga posisi PDIP dalam pemerintahan, itulah sebabnya belum ada izin yang diberikan untuk mengundurkan diri dari kabinet saat ini.

“Ada usaha dari PDIP untuk menjaga sistem pengawasan dan keseimbangan terhadap presiden dengan mempertahankan perwakilan mereka di pemerintahan,” kata Devi.

Akan tetapi, mengingat bahwa Mahfud MD bukanlah anggota PDIP, Devi mengemukakan bahwa Mahfud mungkin masih memilih untuk mundur meskipun Megawati belum mengizinkan anggota partainya untuk mengundurkan diri dari posisi menteri. Ini karena Mahfud memiliki latar belakang sebagai politisi dan menteri yang independen dari afiliasi partai politik.

“Ini akan menunjukkan apakah Mahfud MD akan mengikuti arahan dari PDIP atau tidak,” tambahnya.

Andreas Hugo Pareira, politisi senior PDIP, menyatakan bahwa opini tentang Megawati yang belum merestui pengunduran diri Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam adalah sebuah interpretasi.

“Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian, sebaiknya langsung bertanya kepada Pak Hasto,” ucapnya.

Saat dihubungi oleh BBC News Indonesia, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum memberikan respons.

Andreas juga menambahkan bahwa pengunduran diri para menteri bisa menyebabkan “turbulensi dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintahan.”

Adam Kamil dari Indikator Politik Indonesia memperkirakan bahwa jika para menteri dari PDIP mundur dari pemerintahan Jokowi, ada potensi bahwa jabatan mereka bisa diisi oleh individu yang berasal dari kelompok pendukung Prabowo-Gibran, yang saat ini berkolaborasi dengan Jokowi.

“Yang paling berpengaruh tentu presiden. Penggantinya pasti akan selaras dengan kebijakan presiden. Jika tidak, kemungkinan besar mereka tidak akan terpilih,” ujar Adam.

Dia juga mengemukakan bahwa PDIP mungkin tidak akan terlalu terpengaruh jika pos-pos yang ditinggalkan oleh menteri mereka diisi oleh anggota dari kelompok Prabowo, mengingat PDIP memiliki basis dukungan yang solid.

“PDIP merupakan partai besar, terutama di Jawa Tengah yang merupakan basis kuat mereka. Mayoritas calon yang berasal dari sana adalah dari PDIP. Karena PDIP memiliki jangkauan yang luas dalam hal pemilih, dukungan untuk mereka masih dianggap kuat,” tambah Adam.

Adam Kamil menyoroti bahwa meskipun partai PDIP saat ini masih memimpin dalam survei elektabilitas, ada indikasi penurunan kecil. Survei terbaru dari Indikator Politik yang dilakukan pada 10-16 Januari 2024 menempatkan PDIP di angka 20,3%, masih lebih tinggi dibandingkan Partai Gerindra di posisi kedua dengan 16,4%.

Devi Darmawan dari BRIN berpendapat bahwa PDIP tampaknya tidak terlalu cemas terhadap kemungkinan orang lain menggantikan Mahfud MD untuk memperkuat dukungan terhadap kabinet Jokowi, mengingat waktu yang tersisa dalam periode pemerintahan saat ini dianggap tidak cukup lama untuk membuat perubahan yang signifikan. Namun, pengunduran diri Mahfud MD sementara Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dapat meningkatkan elektabilitas pasangan nomor urut 03 dan mengurangi elektabilitas pasangan nomor urut 02.

Hal ini, menurut Devi, dapat mempengaruhi citra positif Mahfud MD tetapi juga membawa dampak negatif bagi paslon nomor urut 02, yang tidak memperlihatkan etika dan penghormatan terhadap hukum yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Mahfud.

Viva Yoga Mauladi dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memilih untuk tidak menanggapi langsung komentar Hasto mengenai Megawati. Namun, ia mempertanyakan alasan dibalik keputusan Mahfud MD untuk mundur, menanyakan mengapa langkah ini tidak diambil sejak awal proses pencalonan.

Menurut Viva Yoga, keputusan Mahfud MD tidak dianggap akan berdampak besar terhadap elektabilitas Prabowo-Gibran, karena keputusan untuk tetap atau mundur dari posisi Menko Polhukam dianggap tidak relevan dengan kandidatur pasangan Prabowo-Gibran.

Andreas Hugo dari PDIP menanggapi spekulasi bahwa Megawati khawatir posisi Mahfud MD akan diambil alih oleh kubu Prabowo-Gibran dengan menyatakan bahwa itu adalah asumsi yang tidak berdasar.

“Anda tahu, Ibu Mega tidak pernah merasa takut. Bahkan Soeharto pun telah dia hadapi,” ujar Andreas dengan tegas.

mchec.org – Peristiwa tragis di Sorong, Papua Barat Daya, di mana seorang wanita dengan kondisi kesehatan mental terganggu dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang karena tuduhan sebagai penculik anak, mencerminkan adanya stigma negatif yang mendalam serta respons yang kurang tepat dari pihak kepolisian terhadap kekerasan yang menimpa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kelompok advokasi kesehatan mental, Perhimpunan Jiwa Sehat, menyuarakan bahwa baik masyarakat maupun aparat penegak hukum sering kali tidak mengakui bahwa ODGJ juga merasakan sakit, malu, dan hina, yang mengakibatkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap mereka.

Kepala Kepolisian Kota Sorong, Happy Yudianto, menyatakan bahwa pihaknya telah menahan seorang individu yang diduga terlibat dalam perbuatan tersebut, yakni yang bertanggung jawab atas penumpahan bensin dan pembakaran terhadap korban.

Dua saksi mata, Absalom Bodory dan Hamzah Bodory, menggambarkan bahwa tindakan kekerasan tersebut berawal dari rasa curiga beberapa warga terhadap gerak-gerik korban bernama Wagesuti yang tampaknya bingung, di tengah-tengah kabar tentang penculikan anak yang beredar luas di media sosial.

Wagesuti kemudian didesak oleh warga untuk memberikan penjelasan, namun responsnya, menurut kedua saksi, tampak tidak memuaskan dan menimbulkan kemarahan di kalangan warga, yang semakin terprovokasi karena ia dianggap memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan pelaku penculikan anak seperti yang diisukan di media sosial.

Pada sekitar pukul 07.00 WIT, Idris Ugaje, seorang tokoh masyarakat setempat, memberitahukan kepada petugas Bhabinkamtibnas bahwa warga telah menahan seorang individu. Namun, situasi cepat memburuk dan warga mulai menyerang korban dengan kekerasan fisik.

Seorang polisi dari Polsek Sorong Timur berusaha menyelamatkan korban dari serangan warga, namun sekelompok orang terus mengejarnya dengan niat untuk melakukan penganiayaan lebih lanjut.

Situasi memuncak ketika beberapa individu dari kelompok penyerang menyiram korban dengan bensin, yang juga menyebabkan petugas Bhabinkamtibnas, Fahri Husein, terkena siraman. Saksi Absalom dan Hamzah, yang juga terkena bensin, berusaha mencegah tindakan lebih lanjut namun gagal, karena seorang dari kerumunan menyalakan api dan membakar korban.

Korban yang terbakar hidup-hidup kemudian diberi pertolongan oleh polisi dan warga yang berusaha memadamkan api. Korban segera dilarikan ke RS Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan medis, bersama dengan kedua saksi yang juga mengalami luka bakar.

Sayangnya, Wagesuti menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit karena luka bakarnya yang sangat parah mencapai 90%, sekitar satu jam setengah setelah serangan itu terjadi.

Wagesuti, korban yang mengalami gangguan jiwa, menjadi sasaran kebrutalan massa di Sorong, Papua Barat Daya, karena dia dianggap mencurigakan oleh warga setempat. Menurut kesaksian dua saksi di tempat kejadian, Absalom Bodory dan Hamzah Bodory, insiden kekerasan ini dipicu oleh perilaku korban yang tampak bingung, yang muncul di tengah penyebaran rumor tentang penculik anak di media sosial.

Tanggapan Wagesuti atas pertanyaan warga, yang dianggap tidak jelas dan membingungkan, menambah rasa curiga dan akhirnya memicu kemarahan mereka. Kondisi ini diperparah dengan adanya kepercayaan bahwa ia memiliki kemiripan dengan gambaran penculik yang dijelaskan dalam pesan yang beredar di media sosial.

Pada waktu kejadian sekitar jam 07.00 WIT, Idris Ugaje, pemimpin komunitas lokal, telah berkomunikasi dengan petugas Bhabinkamtibnas mengenai penahanan individu yang dicurigai oleh warga. Namun, sebelum petugas keamanan dapat mengintervensi, situasi sudah memburuk, dengan warga yang telah melepas pakaian korban dan melakukan pengeroyokan.

Petugas kepolisian dari Polsek Sorong Timur yang tiba di lokasi segera mencoba untuk melindungi korban dari serangan lebih lanjut, tetapi dihadang oleh massa yang bertekad untuk melanjutkan tindakan kekerasan.

Di tengah kekacauan yang terjadi di sebuah jalan di komplek perumahan, insiden yang mengerikan terjadi ketika beberapa individu dari komunitas Kokoda memercikkan bensin ke arah Wagesuti dan secara tidak sengaja menyiramkan bensin ke petugas Bhabinkamtibnas, Fahri Husein.

Saksi mata, Absalom dan Hamzah, berupaya untuk menenangkan massa dan melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut.

Namun, keadaan berubah menjadi tragis ketika seseorang dari kerumunan menyalakan api, yang menyebabkan Wagesuti terbakar. Kedua saksi, yang juga terkena bensin, terluka akibat api yang menyala.

Anggota kepolisian dari Polsek Sorong Timur dan penduduk setempat yang menyaksikan kejadian itu bergegas untuk memadamkan api yang membakar Wagesuti menggunakan air dan peralatan yang ada di sekitar mereka.

Setelah berhasil memadamkan api, korban dan saksi yang terluka dilarikan ke RS Sele Be Solu dengan kendaraan milik salah seorang warga.

Di rumah sakit, korban mendapatkan perawatan medis segera, begitu pula dengan Absalom dan Hamzah yang mengalami luka bakar yang cukup serius.

Tragisnya, meskipun telah mendapatkan perawatan medis, Wagesuti tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia karena luasnya luka bakar yang dialaminya.

Kepolisian Resor Kota Sorong telah menangkap seorang individu dengan inisial IZ, yang diidentifikasi sebagai pelaku kunci dalam kasus pembakaran terhadap Wagesuti. IZ diduga secara langsung terlibat dalam tindakan mengguyur bensin dan menyetrum nyala api yang mengakibatkan korban terbakar.

“Kami telah mengamankan satu orang tersangka, pelaku utama dalam insiden ini, yang bertanggung jawab atas penumpahan bensin dan pembakaran korban,” ungkap Kapolresta Sorong, Happy Perdana Yudianto.

Menurut pernyataan Kapolresta, ada beberapa orang lain yang saat ini menjadi subjek pencarian polisi karena dugaan mereka terlibat sebagai provokator dalam kejadian tersebut dan untuk orang yang membeli bensin yang digunakan dalam tindakan pembakaran tersebut.

Kapolresta Sorong, Happy Perdana, juga mengkonfirmasi bahwa korban, Wagesuti, merupakan individu dengan gangguan jiwa. Hal ini didasarkan pada interaksi sebelumnya pada tanggal 21 Januari, dimana korban mengalami kekerasan serupa di Pasar Ikan Jembatan Puri dan terbukti tidak mampu memberikan keterangan yang koheren.

Lebih lanjut, terkait isu penculikan yang ramai di media sosial, Kapolresta menegaskan bahwa belum ada laporan resmi yang masuk mengenai kasus penculikan anak di wilayah tersebut.

Kepala Kepolisian Resor Kota Sorong, Happy Perdana, telah menyatakan bahwa Wagesuti, yang menjadi korban pembakaran, mengalami gangguan mental.

Hal ini didasarkan pada kejadian sebelumnya yang terjadi pada tanggal 21 Januari, saat Wagesuti mengalami insiden kekerasan di Pasar Ikan Jembatan Puri. Pada waktu itu, dia tidak mampu memberikan respons yang jelas ketika diinterogasi, sebuah indikasi dari kondisi kesehatan mentalnya.

Adapun rumor tentang penculikan anak yang tersebar luas di media sosial, Kapolresta Sorong menegaskan bahwa sampai saat ini, belum terdapat laporan resmi yang masuk mengenai adanya kasus penculikan anak di wilayah tersebut.