mchec.org – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum partainya, belum memberikan persetujuan terhadap langkah beberapa menteri dari partainya untuk meninggalkan posisi mereka di kabinet Presiden Joko Widodo. Analis politik melihat ini sebagai tanda bahwa PDIP masih ingin mempertahankan posisi mereka di pemerintahan, yang bertentangan dengan ekspektasi Menko Polhukam Mahfud MD.
Devi Darmawan, seorang analis politik dari Lembaga Riset dan Inovasi Nasional, berpendapat bahwa tindakan Megawati ini didorong oleh keinginan PDIP untuk mempertahankan pengaruh mereka.
“Sudut pandang saya adalah bahwa pemimpin dan partai masih memiliki keinginan untuk terus mengambil bagian dalam pemerintahan, untuk melakukan fungsi pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Ini bisa jadi akan mempersulit posisi Mahfud MD dalam kegiatan kampanye,” ungkap Devi.
Menurut Devi, keputusan Mahfud MD untuk meninggalkan pemerintahan adalah langkah yang tepat dan bisa meningkatkan popularitasnya.
Pada tanggal 23 Januari, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Megawati menolak permintaan dari beberapa anggota partainya yang berperan sebagai menteri untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
“Beberapa menteri dari PDIP meminta petunjuk dari Ibu Mega mengenai kondisi politik saat ini, namun Ibu Mega tetap pada kebijakan bahwa prioritas utama adalah kepentingan rakyat, negara, dan bangsa,” kata Hasto kepada media, sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.com.
Hasto menambahkan bahwa para menteri siap untuk mundur jika situasi politik menuntutnya, khususnya menyusul penunjukan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
“Bahkan ada yang berkata bahwa kami siap untuk pergi, namun bagi Ibu [Megawati], stabilitas pemerintahan adalah hal yang sangat penting,” jelas Hasto.
Ia juga menyebut adanya kemungkinan pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi politik yang tidak stabil ini.
Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Mahfud MD sedang menimbang waktu yang tepat untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan mempertimbangkan dinamika politik saat ini.
“Kami sedang memantau perkembangan politik yang akan datang. Jika kondisi politik semakin tidak kondusif, tentunya Prof Mahfud, bersama dengan Pak Ganjar, di saat yang tepat bisa membuat keputusan yang tegas,” ucap Hasto.
Sebelumnya, Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, telah menyatakan keinginannya untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
“Saya sudah berpikir untuk mengundurkan diri sejak awal debat pertama,” kata Mahfud dalam suatu acara di Semarang, Jawa Tengah, yang dilaporkan oleh Kompas.com pada malam Selasa, 23 Januari.
Mahfud menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari keinginannya untuk mengundurkan diri adalah agar dia bisa lebih bebas dalam membuka informasi dan memberikan kritik terhadap pemerintah.
Presiden Jokowi, dalam tanggapannya, menunjukkan penghargaan atas keputusan Mahfud untuk mengundurkan diri.
“Itu adalah hak individu, dan saya sangat menghargai keputusan tersebut,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Rabu, 24 Januari.
Menurut analisis dari Devi Darmawan, seorang pengamat politik di BRIN, pandangan Megawati terhadap potensi pengunduran diri Mahfud MD dari kabinet Presiden Jokowi mungkin didasari oleh kekhawatiran akan adanya “efek domino” yang dapat mendorong mundurnya lebih banyak menteri.
Dia juga menekankan bahwa pertimbangan Megawati tidak hanya berfokus pada kepentingan negara tetapi juga memperhitungkan dampak yang mungkin timbul terhadap prospek politik partai PDIP di masa depan.
Deviasi menilai bahwa keputusan dan strategi politik adalah hak prerogatif ketua umum partai politik. Dia percaya bahwa PDIP telah melakukan perhitungan strategis untuk kepentingan jangka pendek, yang berkaitan dengan keberhasilan elektoral partai, dan jangka panjang, yang berhubungan dengan kesehatan demokrasi Indonesia, terkait dengan situasi saat ini di mana Mahfud MD mempertimbangkan pengunduran diri dari pemerintahan yang ada. Devi menyampaikan pandangannya dalam sebuah wawancara dengan BBC News Indonesia pada tanggal 25 Januari.
Menurut analisis Devi dari BRIN, Megawati tampaknya berkeinginan untuk menjaga posisi PDIP dalam pemerintahan, itulah sebabnya belum ada izin yang diberikan untuk mengundurkan diri dari kabinet saat ini.
“Ada usaha dari PDIP untuk menjaga sistem pengawasan dan keseimbangan terhadap presiden dengan mempertahankan perwakilan mereka di pemerintahan,” kata Devi.
Akan tetapi, mengingat bahwa Mahfud MD bukanlah anggota PDIP, Devi mengemukakan bahwa Mahfud mungkin masih memilih untuk mundur meskipun Megawati belum mengizinkan anggota partainya untuk mengundurkan diri dari posisi menteri. Ini karena Mahfud memiliki latar belakang sebagai politisi dan menteri yang independen dari afiliasi partai politik.
“Ini akan menunjukkan apakah Mahfud MD akan mengikuti arahan dari PDIP atau tidak,” tambahnya.
Andreas Hugo Pareira, politisi senior PDIP, menyatakan bahwa opini tentang Megawati yang belum merestui pengunduran diri Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam adalah sebuah interpretasi.
“Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian, sebaiknya langsung bertanya kepada Pak Hasto,” ucapnya.
Saat dihubungi oleh BBC News Indonesia, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum memberikan respons.
Andreas juga menambahkan bahwa pengunduran diri para menteri bisa menyebabkan “turbulensi dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintahan.”
Adam Kamil dari Indikator Politik Indonesia memperkirakan bahwa jika para menteri dari PDIP mundur dari pemerintahan Jokowi, ada potensi bahwa jabatan mereka bisa diisi oleh individu yang berasal dari kelompok pendukung Prabowo-Gibran, yang saat ini berkolaborasi dengan Jokowi.
“Yang paling berpengaruh tentu presiden. Penggantinya pasti akan selaras dengan kebijakan presiden. Jika tidak, kemungkinan besar mereka tidak akan terpilih,” ujar Adam.
Dia juga mengemukakan bahwa PDIP mungkin tidak akan terlalu terpengaruh jika pos-pos yang ditinggalkan oleh menteri mereka diisi oleh anggota dari kelompok Prabowo, mengingat PDIP memiliki basis dukungan yang solid.
“PDIP merupakan partai besar, terutama di Jawa Tengah yang merupakan basis kuat mereka. Mayoritas calon yang berasal dari sana adalah dari PDIP. Karena PDIP memiliki jangkauan yang luas dalam hal pemilih, dukungan untuk mereka masih dianggap kuat,” tambah Adam.
Adam Kamil menyoroti bahwa meskipun partai PDIP saat ini masih memimpin dalam survei elektabilitas, ada indikasi penurunan kecil. Survei terbaru dari Indikator Politik yang dilakukan pada 10-16 Januari 2024 menempatkan PDIP di angka 20,3%, masih lebih tinggi dibandingkan Partai Gerindra di posisi kedua dengan 16,4%.
Devi Darmawan dari BRIN berpendapat bahwa PDIP tampaknya tidak terlalu cemas terhadap kemungkinan orang lain menggantikan Mahfud MD untuk memperkuat dukungan terhadap kabinet Jokowi, mengingat waktu yang tersisa dalam periode pemerintahan saat ini dianggap tidak cukup lama untuk membuat perubahan yang signifikan. Namun, pengunduran diri Mahfud MD sementara Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dapat meningkatkan elektabilitas pasangan nomor urut 03 dan mengurangi elektabilitas pasangan nomor urut 02.
Hal ini, menurut Devi, dapat mempengaruhi citra positif Mahfud MD tetapi juga membawa dampak negatif bagi paslon nomor urut 02, yang tidak memperlihatkan etika dan penghormatan terhadap hukum yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Mahfud.
Viva Yoga Mauladi dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memilih untuk tidak menanggapi langsung komentar Hasto mengenai Megawati. Namun, ia mempertanyakan alasan dibalik keputusan Mahfud MD untuk mundur, menanyakan mengapa langkah ini tidak diambil sejak awal proses pencalonan.
Menurut Viva Yoga, keputusan Mahfud MD tidak dianggap akan berdampak besar terhadap elektabilitas Prabowo-Gibran, karena keputusan untuk tetap atau mundur dari posisi Menko Polhukam dianggap tidak relevan dengan kandidatur pasangan Prabowo-Gibran.
Andreas Hugo dari PDIP menanggapi spekulasi bahwa Megawati khawatir posisi Mahfud MD akan diambil alih oleh kubu Prabowo-Gibran dengan menyatakan bahwa itu adalah asumsi yang tidak berdasar.
“Anda tahu, Ibu Mega tidak pernah merasa takut. Bahkan Soeharto pun telah dia hadapi,” ujar Andreas dengan tegas.