mchec.org – Komunitas akademis dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah mengambil langkah untuk secara terbuka menanggapi serangkaian peristiwa yang terjadi menjelang akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka mengambil inisiatif dengan melontarkan ‘Deklarasi Rawamangun’ yang dibacakan di Plaza UNJ, di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur, pada hari Selasa, 6 Februari 2024. Selama deklarasi, Ubedilah Badrun, seorang dosen di UNJ, menyuarakan kekhawatiran serius mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara yang telah terungkap baru-baru ini.
Dalam deklarasi itu, dia mengungkapkan keprihatinan terhadap serangkaian isu mutakhir, termasuk kasus yang melibatkan Ferdi Sambo, masalah penyalahgunaan narkotika yang melibatkan aparat kepolisian, dan transaksi finansial yang mencurigakan di Kementerian Keuangan yang mencapai angka Rp349 triliun.
Dia juga menyatakan keprihatinan terhadap kejadian penggusuran yang dilakukan secara paksa di Pulau Rempang dan perilaku yang tidak etis dari Anwar Usman, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Lanjutan dari deklarasi tersebut menyebutkan temuan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menemukan dugaan perputaran uang sebesar Rp 3,7 triliun dari aktivitas tambang ilegal yang diduga berkontribusi pada pendanaan Tim Kampanye.
Tak hanya itu, dosen UNJ itu juga mempermasalahkan proses yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada tanggal 25 Oktober 2023, yang mana pendaftaran tersebut tidak sesuai dengan persyaratan usia minimal 40 tahun yang ditetapkan oleh KPU pada waktu itu.