mchec.org – Penggunaan program-program bantuan sosial oleh tim kampanye yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana Presiden Joko Widodo dan para menterinya ikut serta, telah menjadi semakin intensif sebagai strategi untuk meningkatkan dukungan pemilih. Meskipun Presiden telah diimbau untuk tidak menggunakan posisinya untuk kepentingan kampanye, ekspektasi terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam hal ini.
Pada sore hari tanggal 25 Oktober 2023, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menekankan pentingnya bersiap menghadapi tiga faktor yang dapat mengganggu ekonomi dalam negeri: ketidakstabilan ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi Cina, dan efek dari El Nino yang terjadi.
Beliau menjelaskan bahwa fenomena El Nino telah menyebabkan kekeringan yang mengakibatkan gagal panen dan lonjakan harga beras, dalam konferensi pers mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September 2023.
Untuk itu, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan impor beras guna memastikan ketersediaan stok beras dan menyediakan bantuan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Rencana semula pemerintah adalah untuk mendistribusikan bantuan beras seberat 10 kilogram kepada 21,3 juta rumah tangga, yang akan dilaksanakan dalam dua periode, yaitu bulan Maret hingga Mei dan September hingga November tahun 2023.
Sebagai respons terhadap fenomena El Nino yang berkepanjangan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperluas distribusi bantuan beras. Tahap kedua dari distribusi ini, yang awalnya dijadwalkan berakhir pada November, diperpanjang hingga Desember dengan penambahan dana sebesar Rp2,67 triliun.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp7,52 triliun yang diperuntukkan bagi program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini diarahkan untuk membantu 18,8 juta keluarga, dengan rencana pendistribusian pada bulan November dan Desember. Dalam program ini, setiap keluarga dijadwalkan untuk menerima Rp400.000 untuk periode dua bulan.
Sri Mulyani menekankan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan ekstra melalui penguatan program bantuan sosial.”
Dengan penambahan anggaran tersebut, total dana perlindungan sosial yang dialokasikan untuk tahun 2024 mencapai Rp496,8 triliun, suatu angka yang signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 yang berjumlah Rp433 triliun.
Angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan selama masa pandemi Covid-19, yaitu Rp468,2 triliun pada tahun 2021 dan Rp460,6 triliun pada tahun 2022.
Pada sesi tanya jawab, seorang wartawan menanyakan kepada Sri Mulyani mengenai “kebijakan populis” yang diumumkan oleh pemerintah menjelang tahun politik 2024.
Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Sri Mulyani mengarahkan para peserta untuk memeriksa rincian yang ada dalam APBN tahun 2024 yang telah disetujui dan diundangkan.
Pertanyaan tersebut muncul di tengah-tengah latar belakang yang relevan, karena pada hari yang sama, dan hanya beberapa jam sebelum konferensi pers yang diadakan oleh Sri Mulyani, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai kandidat presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum tahun 2024. Prabowo Subianto menjabat sebagai menteri pertahanan saat ini, sementara Gibran Rakabuming Raka adalah anak tertua dari Presiden Joko Widodo dan saat ini menjabat sebagai wali kota Surakarta.
Jejak Politisasi Bansos
Pada tanggal 6 November 2023, tim kampanye nasional untuk pasangan Prabowo-Gibran telah diumumkan, yang terdiri dari dua menteri aktif serta dua wakil menteri. Para anggota tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor; serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni.
Tanggal 21 November 2023, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2023 yang memungkinkan Prabowo dan Gibran untuk tidak mundur dari posisi masing-masing sebagai menteri dan walikota meskipun mereka telah menjadi kandidat dalam pemilihan presiden 2024.
Selanjutnya, pada tanggal 22 November 2023, saat pembagian bantuan beras di Biak Numfor, Papua, Presiden Jokowi mengumumkan akan memperpanjang periode bantuan tersebut dari Desember 2023 menjadi Maret 2024 untuk “menjaga stabilitas harga.”
Kemudian, pada tanggal 15 Desember 2023, saat pembagian bantuan beras di Pekalongan, Jawa Tengah, kepala negara mengumumkan peningkatan jumlah keluarga penerima bantuan beras di tahun 2024, dari 21,3 juta menjadi 22 juta keluarga.
Penyaluran bantuan beras dan BLT El Nino yang masif ini kemudian dipromosikan oleh Zulkifli, yang juga adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), selama kampanye di Kendal, Jawa Tengah, pada tanggal 26 Desember 2023. “Bantuan sosial dan BLT itu dari siapa?” tanya Zulkifli kepada hadirin, seperti yang terlihat dalam video yang tersebar luas di media sosial dan televisi nasional. Hadirin menjawab, “Pak Jokowi!”
“Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi,” kata Zulkifli. “Jadi, mari kita dukung Gibran. Setuju?”
Pada tanggal 9 Januari 2024, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jokowi kembali mengumumkan perluasan program bantuan sosialnya. Kali ini, pembagian bantuan beras dan BLT El Nino diperpanjang hingga Juni 2024.
Enam hari berikutnya, pada tanggal 15 Januari 2024, giliran Airlangga yang memainkan “kartu bantuan sosial” saat bertemu dengan keluarga penerima bantuan beras di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. “Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino ini dilanjutkan hingga bulan Juni,” kata Airlangga, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Apakah kita tidak berterima kasih kepada Presiden, Bu? Berterima kasih? Jadi tolong diucapkan, ‘Terima kasih, Pak Jokowi.’ Bisa direkam ini? Bisa?”
Namun, alasan distribusi bantuan beras dan BLT untuk mengatasi dampak El Nino dikatakan tidak lagi relevan oleh Dwi Andreas Santosa, seorang profesor di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Beliau menambahkan bahwa musim hujan telah dimulai sejak bulan November yang lalu.
“Saat ini sudah memasuki musim tanam padi, dan sebentar lagi, di bulan Maret, akan mulai masa panen,” jelas Dwi.
Apa Masalahnya
Titi Anggraini berpendapat bahwa Presiden Jokowi dan para menteri di kabinetnya seharusnya mampu membedakan antara tugas pelayanan publik dan kegiatan kampanye. Saran yang diberikan oleh Titi adalah bahwa cuti bisa dijadikan sebagai solusi untuk memisahkan kedua aktivitas tersebut.
Dengan mengambil cuti, menurut Titi, para pejabat dapat mengurangi potensi penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya pemerintah demi kepentingan pribadi atau kelompok. “Masalahnya terletak pada ketidakbersediaan mereka untuk mengambil cuti, sementara mereka terlibat dalam aktivitas yang menampilkan diri ke publik dan melibatkan kerumunan besar, semuanya sambil berstatus sebagai pejabat publik dan memanfaatkan sumber daya negara,” ungkap Titi.
Aisah Putri Budiatri, seorang peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menambahkan bahwa situasi seperti ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat tentang kemungkinan adanya manipulasi politik yang dapat merugikan kandidat tertentu.
Angga Putra Fidrian, yang merupakan juru bicara dari tim kampanye Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa bantuan sosial seharusnya diberikan atas nama rakyat, bukan atas nama pihak atau kelompok tertentu. “Aturan main sebenarnya sudah sangat jelas: presiden diperbolehkan untuk berkampanye tetapi harus mengambil cuti dan tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara,” ujar Angga.
“Sebagai fasilitas negara, program bantuan sosial harus dikelola dengan benar. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan yang telah mereka tetapkan,” tambah Angga.
Di pihak lain, Viva Yoga Mauladi, yang mewakili tim kampanye Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa program bantuan sosial adalah agenda yang telah lama direncanakan dan tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden. Menurut Viva, tuduhan mengenai politisasi bantuan sosial tidak lebih dari narasi yang dibangun untuk menyerang reputasi pasangan Prabowo-Gibran.
“Kami berkeinginan kuat agar bantuan sosial tidak menjadi alat politik,” tegas Viva.
“Bantuan sosial adalah hak rakyat, untuk rakyat, dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Maka, sebaiknya bantuan tersebut didistribusikan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada dalam APBN,” pungkas Viva.