mchec.org – Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan tanggapan mengenai frekuensi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang meningkat oleh Presiden Joko Widodo belakangan ini. Ia menegaskan bahwa distribusi bansos adalah bagian dari anggaran yang telah termuat dalam APBN, yang mana telah mendapatkan persetujuan dari berbagai fraksi partai politik di DPR. “APBN merupakan undang-undang yang disusun dan disepakati bersama oleh partai-partai politik yang ada di DPR,” ujar Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers terkait hasil rapat KSSK di Kantor Kementerian Keuangan, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024.
Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa dalam APBN 2023, terdapat alokasi dana sebesar Rp 476 triliun yang ditujukan untuk berbagai program bantuan sosial. Bansos yang dianggarkan untuk tahun tersebut mencakup berbagai program, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau sekitar 9,9 juta keluarga, serta program kartu sembako yang membenefitkan 18,7 juta penerima.
Pada tahun 2023, Sri Mulyani juga menyinggung tentang inisiatif bansos baru yang dikenal sebagai BLT El Nino, yang dirancang untuk mengatasi efek dari periode kekeringan yang panjang. “BLT El Nino diperkenalkan pada tahun 2023 sebagai respons terhadap puncak musim kering, meskipun di beberapa tempat telah mulai turun hujan yang menyebabkan banjir dan pergeseran musim tanam,” jelasnya.
Selain itu, menurut Sri Mulyani, berbagai bentuk bantuan lain yang disediakan pemerintah melalui APBN 2023 termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan pangan. “Anggaran untuk bansos ini telah dikukuhkan di dalam APBN dengan total nilai Rp 476 triliun,” tambahnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah berbicara tentang peningkatan distribusi bantuan sosial (bansos) yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Dia menegaskan bahwa alokasi bansos telah menjadi komponen yang diatur dalam APBN dan mendapatkan persetujuan lintas partai di DPR. “APBN, sebagai undang-undang, dirancang dan disahkan oleh wakil-wakil dari partai politik di DPR,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers yang membahas hasil rapat KSSK di kantor Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Januari 2024.
Ia memberikan contoh anggaran 2023 yang memasukkan dana sebesar Rp 476 triliun untuk beragam program bantuan sosial. Ini termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang merangkul 9,9 juta keluarga, dan program kartu sembako yang menyentuh 18,7 juta penerima.
Untuk tahun 2023, Sri Mulyani memperkenalkan bentuk bansos baru, yaitu BLT El Nino, yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari musim kering yang berkepanjangan. “BLT El Nino diperkenalkan tahun ini sebagai tanggapan terhadap musim kering yang mencapai puncaknya, yang meskipun sekarang telah berganti menjadi musim hujan dan menimbulkan banjir, namun mengakibatkan perubahan jadwal musim tanam,” terangnya.
Selanjutnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2023 juga menyediakan berbagai bantuan lain termasuk subsidi BBM, listrik, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan pangan. “Anggaran bansos telah ditetapkan dalam APBN dengan total sebesar Rp 476 triliun,” tambahnya.
Mengenai anggaran bansos, terdapat dana sekitar Rp 11,2 triliun yang akan dialokasikan. Ini akan memungkinkan sekitar 18,8 juta penerima untuk memperoleh bantuan sebesar Rp 600 ribu per orang. Bantuan ini dijadwalkan akan diberikan pada bulan Februari, bersamaan dengan bulan di mana pemilihan umum akan diadakan.