mchec.org – Calon wakil presiden dengan nomor pemilihan dua, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi meningkatnya kritik dari berbagai kalangan akademis terhadap pemerintahan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Gibran menyarankan agar pertanyaan mengenai tanggapan atas kritik tersebut lebih baik diajukan langsung kepada Presiden Jokowi.
“Lebih baik Anda tanyakan langsung pada yang bersangkutan,” ucap Gibran setelah mengikuti kegiatan ‘Bincang Ekonomi Kota Kreatif’ yang berlangsung di Tangerang Selatan, Banten, pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari.
Di lain pihak, Gibran mengungkapkan sikap terbuka terhadap kritik jika disampaikan langsung kepadanya, menekankan pentingnya umpan balik tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif.
“Apabila kritik tersebut ditujukan kepada saya, saya akan menerima dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi. Terima kasih atas masukan yang diberikan,” tambahnya.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh anggota komunitas akademis di berbagai universitas terhadap kepemimpinan Presiden Indonesia, Joko Widodo, semakin meningkat di lingkungan kampus.
Pada hari Jumat, tanggal 2 Februari, tercatat penambahan tiga universitas yang ikut menyuarakan keberatan mereka, bergabung dengan Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sebelumnya telah menyampaikan kritik mereka.
Dalam sebuah deklarasi, Universitas Indonesia (UI) menyatakan diri terdorong untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan praktik demokrasi yang sehat.
Di sisi lain, para akademisi senior dan komunitas Universitas Hasanuddin (Unhas) juga menyatakan sikap, menghimbau agar Presiden Jokowi beserta pejabat negara lainnya, institusi penegak hukum, dan para pemimpin politik yang tergabung dalam kabinet, untuk tetap setia pada prinsip-prinsip demokrasi. Mereka menekankan pentingnya pemeliharaan nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan rakyat, keadilan sosial, serta menciptakan suasana yang kondusif untuk demokrasi.
Sejumlah dosen dari Universitas Mulawarman (Unmul) telah bergabung dalam seruan untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan mendesak Presiden Joko Widodo agar tetap netral dalam pemilihan umum tahun 2024.
Sementara itu, komunitas akademis Universitas Padjadjaran (UNPAD), termasuk 82 profesor dari universitas tersebut, juga telah mengekspresikan pendapat mereka mengenai pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, dinamika politik saat ini, dan kelangsungan Pemilu 2024 yang akan datang.
Anggota civitas akademika UNPAD, yang terdiri dari dosen, Guru Besar, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), mengangkat isu tentang penurunan skor Indonesia dalam indeks persepsi korupsi dan menyuarakan keprihatinan mereka atas proses pembuatan Omnibus Law yang dinilai kurang melibatkan partisipasi masyarakat.
Anggota komunitas akademis yang terdiri dari dosen, guru besar, dan mahasiswa berbagai universitas telah menyoroti isu-isu krusial yang berkaitan dengan pemilihan umum 2024 di Indonesia. Mereka mengekspresikan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, serta memperhatikan kemungkinan pelanggaran yang dapat terjadi dalam proses pemilu yang sedang berlangsung.
Belakangan ini, kelompok dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) termasuk para guru besar, rektor, dan mahasiswa, telah mengeluarkan seruan yang menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi yang beradab di Indonesia.
Dalam pernyataan yang dibacakan oleh guru besar UMY, Akif Khilmiyah, diungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan pelanggaran konstitusi serta degradasi etika dalam tata negara selama tahun terakhir. Ini menandai penekanan yang kuat dari civitas akademika terhadap pentingnya integritas konstitusional dan etika politik dalam menjalankan pemerintahan dan proses demokrasi.